Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memerintahkan lembaga sipil federal menghentikan pengadaan produk DeepSeek dan menghapusnya dari sistem yang sudah ada

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) memerintahkan lembaga sipil federal menghentikan pembelian baru produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan AI asal China, DeepSeek, serta menghapusnya dari sistem TI pemerintah. Perintah ini mencakup bukan hanya layanan DeepSeek sendiri, tetapi juga produk dan layanan pihak ketiga yang dibuat menggunakan teknologi perusahaan tersebut. Setiap lembaga dapat mengajukan pengecualian. Alasan yang dikemukakan adalah kekhawatiran keamanan nasional terkait operasi bisnis DeepSeek di China.

Aturan ini meluas melampaui nama DeepSeek

Yang menarik perhatian dari perintah ini adalah cakupan sasarannya yang luas. Ini bukan sekadar soal tidak menggunakan layanan obrolan atau aplikasi DeepSeek. Produk dan layanan perusahaan lain yang dibangun di atas teknologi DeepSeek juga harus ditinjau ulang untuk pengadaan dan penggunaannya.

Dengan kata lain, meskipun nama layanan yang tampil di layar berbeda, layanan itu dapat dikenai perlakuan yang sama jika menggunakan teknologi DeepSeek di baliknya. Ibarat makanan, kita diminta memeriksa bukan hanya merek pada kemasan, tetapi juga daftar bahannya.

Dalam proses pengadaan, menanyakan kepada vendor “model apa yang digunakan” mungkin akan menjadi persyaratan wajib, sejajar dengan perbandingan harga dan fitur. Produk AI kerap dibuat dengan mengintegrasikan model dari perusahaan lain. Karena itu, perhatian terhadap rantai pasok hingga lapisan terdalam tampaknya akan semakin dibutuhkan.

Mekanisme pengajuan pengecualian oleh masing-masing lembaga tetap tersedia. Artinya, ini bukan larangan menyeluruh dan masih ada ruang untuk mengambil keputusan secara kasus per kasus. Namun, dalam kondisi seperti apa pengecualian akan diberikan, masih perlu dipahami seiring penerapan aturan tersebut.

Fokusnya adalah ke mana data dikirim

Kekhawatiran yang dikemukakan DHS berkaitan dengan cara DeepSeek menangani data pengguna. Perintah tersebut memuat kekhawatiran bahwa informasi sensitif yang dimasukkan pengguna pemerintah AS dapat diakses oleh otoritas China berdasarkan hukum negara itu.

Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa perintah ini bukan penetapan bahwa kebocoran informasi telah terjadi, melainkan penilaian risiko yang disampaikan pemerintah. Meski demikian, jelas bahwa kecerdasan atau harga murah bukan lagi satu-satunya tolok ukur untuk menilai layanan AI.

AI generatif menerima berbagai jenis informasi, misalnya untuk menyusun draf dan merangkum dokumen, serta menangani pertanyaan. Di mana masukan tersebut disimpan, dan sistem hukum negara mana yang berlaku atasnya? Dalam pengadaan publik, pertanyaan-pertanyaan ini mulai diperlakukan sama pentingnya dengan kinerja.

Pertimbangan ini bukan hanya urusan lembaga pemerintah. Bagi perusahaan yang menyerahkan dokumen internal atau informasi pelanggan kepada AI, membiasakan diri memeriksa lokasi operasi layanan dan hukum yang berlaku juga bisa menjadi langkah pencegahan yang relevan.

Dari regulasi lembaga pemerintah ke persaingan teknologi AS-China

AS sebelumnya telah membatasi penggunaan DeepSeek di lingkungan pemerintah. Undang-undang yang disahkan pada Desember 2025 mengatur penggunaannya dalam sistem keamanan nasional badan intelijen. Perintah kali ini memperluas cakupannya ke lembaga sipil federal, meliputi pembelian baru maupun sistem yang sudah ada.

Di balik langkah ini terdapat persaingan AI antara AS dan China. DeepSeek adalah perusahaan yang menantang pemain AS seperti OpenAI dan Meta dengan model open-weight berbiaya rendah. Open-weight mengacu pada format yang menyediakan data yang menjadi inti model terlatih, sehingga pengguna dapat menjalankannya di lingkungan mereka sendiri. Karena mudah diintegrasikan oleh siapa saja, teknologi ini juga dapat menyebar dengan cepat ke produk pihak ketiga. Cakupan luas perintah kali ini tampaknya tidak terlepas dari karakteristik tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan dalam konferensi pers rutin pada Selasa bahwa China menentang penafsiran konsep keamanan nasional yang terlalu luas serta politisasi masalah teknologi dan perdagangan. Ia juga menyatakan bahwa China akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China.

China juga mengambil langkah. Pekan lalu, Bloomberg melaporkan bahwa China sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor terhadap 23 teknologi terkait AI, termasuk desain chip dan beberapa model AI canggih. Langkah ini disebut bertujuan menangani risiko keamanan dan penyalahgunaan.

Sejak DeepSeek merilis model penalaran R1 pada Januari 2025, yang memicu penurunan tajam saham Nvidia, perusahaan itu terus menarik perhatian pemerintah dan regulator di berbagai negara. Perintah kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perkembangan tersebut.

Saya melihat langkah ini akan memperluas penilaian terhadap AI, dari pertanyaan “model mana yang paling kuat” menjadi “ekosistem teknologi kubu mana yang digunakan”. Semakin setara kinerja model, semakin besar kemungkinan faktor di luar kinerja—seperti ke mana data mengalir dan yurisdiksi hukum yang berlaku—menjadi alasan untuk memilih. Bagi perusahaan di berbagai negara, termasuk Jepang, situasi ini semakin sulit dianggap sebagai urusan pihak lain.